Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia.
Kupang, faktantt.com – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan komitmen kuat dalam mencegah perdagangan orang (human trafficking) dan meningkatkan kualitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT. Hal ini mendapat apresiasi tinggi dari Padma Indonesia, sebuah organisasi yang fokus pada pelayanan advokasi untuk keadilan dan perdamaian. Padma Indonesia menilai langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah provinsi merupakan langkah nyata dalam mengatasi darurat human trafficking di NTT.
Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, mengungkapkan apresiasi atas rebranding PMI NTT menjadi “PMI NTT Unggul dan Prosedural”. Menurutnya, rebranding tersebut mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan perlindungan PMI, memastikan keberangkatan mereka melalui jalur yang resmi dan terjamin.
“Langkah ini patut diapresiasi. Sudah saatnya kita berfokus pada upaya pencegahan human trafficking secara sistematis dan terintegrasi,” ujar Gabriel Goa. Ia menambahkan bahwa komitmen tersebut harus diwujudkan dalam aksi nyata dan berkelanjutan.
Gubernur NTT telah merumuskan beberapa program strategis untuk mengatasi masalah ini. Program GEMA HATI MIA NTT (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman NTT) yang dimulai dari tingkat desa merupakan langkah inovatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mencegah perdagangan orang sejak dini.
Selain itu, optimalisasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) NTT beserta anggarannya menjadi kunci keberhasilan program ini. Gabriel Goa menekankan pentingnya memastikan Gugus Tugas tersebut berfungsi optimal dan tidak mati suri karena kendala anggaran.
Pembentukan LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) juga menjadi poin penting. LTSA PMI akan memberikan layanan terpadu, mulai dari persiapan administrasi, kesehatan, hingga pengurusan visa dan asuransi. Hal ini akan memastikan PMI berangkat dengan persiapan yang matang dan terlindungi.
Kolaborasi dengan lembaga vokasi, universitas, dan Balai Latihan Kerja (BLK) profesional untuk mempersiapkan calon PMI melalui skema 3D Plus (Dilatih, Disertifikasi, Ditempatkan, dan mampu berbahasa Inggris dan bahasa negara tujuan) juga mendapat dukungan penuh dari Padma Indonesia. Skema ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing PMI NTT di pasar kerja internasional.
Lebih lanjut, Gabriel Goa menekankan pentingnya perlindungan hukum dan HAM bagi PMI asal NTT ketika menghadapi masalah hukum atau diskriminasi di luar negeri. Hal ini membutuhkan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat sipil.
“Kita harus memastikan bahwa PMI NTT tidak hanya unggul dalam keterampilan, tetapi juga terlindungi hak-haknya di negara tujuan,” pungkas Gabriel Goa. Ia berharap komitmen Gubernur NTT ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat menekan angka human trafficking dan meningkatkan kesejahteraan PMI asal NTT.
Editor : Haman Hendriques
Laporkan
Redaksi
