Foto: ilustrasi BUMDES Desa Naitimu
Belu, faktantt.Com– Penjabat (PJ) Kepala Desa Naitimu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Belu untuk melakukan investigasi mendalam terkait dugaan penyimpangan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketidakjelasan penggunaan dana APBDes yang mencapai ratusan juta rupiah telah menimbulkan kekhawatiran serius.
Dalam wawancara Rabu, 7 Mei 2025, Bernardus Soni Bere, PJ Kepala Desa Naitimu mengungkapkan, sejak menjabat, ia belum menerima Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari pengelola BUMDes. Pernyataan ini disampaikan menyusul rapat terbuka yang melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ketua BUMDes. Permintaan LPJ tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Belu untuk mengaudit penggunaan dana desa. Namun, upaya ini terhambat oleh kurangnya respons dan transparansi dari pihak BUMDes.
Bernardus menekankan keprihatinannya atas ketidakjelasan penggunaan dana APBDes yang mencapai ratusan juta rupiah. “Situasi ini sangat memprihatinkan,” ujarnya. Ketidakjelasan ini semakin mengkhawatirkan karena berbeda dengan kewajiban mantan kepala desa untuk menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dana (LKPJD), BUMDes belum memberikan penjelasan yang memuaskan.
Minimnya kontribusi BUMDes bagi kesejahteraan masyarakat juga menjadi sorotan. “Tidak ada pembagian dividen kepada pemerintah desa, dan informasi mengenai pemasukan dari aset BUMDes, seperti alat masak dan kain dekorasi duka yang disewakan, sangat tidak transparan,” jelas Bernardus. Ia menduga adanya potensi penyimpangan dana yang merugikan warga Desa Naitimu.
Ketidakjelasan ini telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari pengelola BUMDes. Oleh karena itu, PJ Kepala Desa mendesak Pemerintah Kabupaten Belu untuk segera menyelidiki dugaan penyimpangan ini secara menyeluruh.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan BUMDes di seluruh Indonesia. Mekanisme pengawasan yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah penyimpangan dana desa.
Investigasi mendalam oleh pihak berwenang sangat krusial untuk mengungkap fakta dan menetapkan tanggung jawab atas dugaan penyimpangan. Langkah ini penting untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.
Editor : Haman Hendriques
Laporkan
Redaksi
