Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, menekankan pentingnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara
Atambua,faktantt.com – 26 April 2025 – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, ST, dengan tegas menekankan pentingnya kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, khususnya pajak kendaraan bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pernyataan tersebut disampaikan usai memimpin apel gabungan Tim Pembina dan Pengawasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di halaman kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Belu, Kamis (24/4/2025).
Wabup Vicente menegaskan bahwa ASN harus menjadi contoh utama dalam kepatuhan perpajakan. “ASN harus menjadi yang terdepan dalam taat pajak,” tegasnya. Kepatuhan ini, menurutnya, akan menjadi teladan bagi masyarakat dan mendukung peningkatan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur.
Selain kewajiban pajak kendaraan, Wabup Vicente juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mendukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Undang-undang ini bertujuan memperkuat desentralisasi fiskal dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata melalui pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.
Apel gabungan tersebut diharapkan menjadi evaluasi berkala terhadap penertiban pajak kendaraan. Wabup Vicente berharap kegiatan serupa dilakukan setiap bulan untuk memantau perkembangan penerimaan pajak dan menindaklanjuti tunggakan. Ia mengapresiasi capaian penerimaan PKB dan BBNKB yang telah mencapai lebih dari 2 miliar rupiah, sebagai bukti sinergi antar OPD.
Namun, Wabup Vicente juga menyoroti masih tingginya tunggakan pajak kendaraan roda dua di lingkungan Pemkab Belu. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan penertiban kendaraan dinas yang menunggak pajak. Langkah ini penting karena setiap kendaraan dinas telah dianggarkan, namun kewajiban pajaknya belum dipenuhi.
Sebagai konsekuensi, ASN yang menunggak pajak kendaraan dinas maupun pribadi akan dikenai sanksi pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). Wabup Vicente telah menyampaikan hal ini kepada Bupati Belu untuk segera diimplementasikan. Pemotongan TPP diharapkan dapat menjadi efek jera.
Wabup Vicente kembali menekankan pentingnya ASN sebagai contoh bagi masyarakat dalam kepatuhan perpajakan. “ASN harus menjadi contoh yang baik sebelum kita melakukan penindakan kepada masyarakat,” pesannya. Ia berharap ASN menjadi pelopor kesadaran membayar pajak untuk kemajuan daerah Belu.
Dengan berbagai upaya ini, Pemkab Belu berkomitmen meningkatkan penerimaan pajak daerah dan mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik. Kepatuhan ASN dalam membayar pajak menjadi kunci keberhasilan. Semoga langkah-langkah ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
Editor : Haman Hendriques
Laporkan
Redaksi
