Wakil Bupati Belu Vicente Hornai Gonsalves Pimpin Apel Perdana (Foto: Kominfo)
faktantt.com,Atambua – Wakil Bupati Belu, Vicente Hornai Gonsalves, memimpin apel perdana seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belu pada Selasa, 8 April 2025, pukul 07.30 WITA. Apel tersebut menandai dimulainya masa kerja pasca pelantikan.
Dalam arahannya, Vicente menekankan pentingnya profesionalisme dan kedisiplinan ASN dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Ia meminta seluruh ASN untuk bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, menjunjung tinggi aturan yang berlaku, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan daerah perbatasan, sekaligus mengingatkan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas. “Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tanpa pandang bulu dan penuh tanggung jawab,” tegas Vicente.
Vicente mengajak seluruh ASN untuk bersama-sama mewujudkan visi Belu yang berkualitas, harmonis, demokratis, dan berbudaya, melalui kesuksesan 12 program prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Ia optimistis, dengan kerja sama dan komitmen bersama, visi tersebut dapat tercapai. Kerja keras dan dedikasi ASN dinilai krusial dalam mencapai target pembangunan tersebut. “Mari kita wujudkan Belu yang lebih maju dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya,” imbuhnya.
Terkait ketidakhadiran beberapa ASN pada apel perdana, Vicente memberikan sedikit kelonggaran, mengingat kemungkinan keterlambatan informasi. Namun, ia menegaskan akan memberikan teguran bagi ASN yang terus menerus absen tanpa alasan yang sah. Ketidakhadiran yang berulang hingga tiga atau empat kali akan mendapatkan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut, Vicente menyoroti temuan terkait kendaraan dinas yang menunggak pajak, bahkan hingga puluhan juta rupiah. Kondisi ini menjadi perhatian serius mengingat ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas. Ia berjanji akan menyelidiki penggunaan anggaran tersebut secara menyeluruh dan transparan. Hasil penyelidikan akan diumumkan kepada publik. “Ketidakdisiplinan dalam hal ini tidak dapat ditoleransi,” kata Vicente.
“Ternyata banyak kendaraan dinas yang menunggak pajak, bahkan ada yang mencapai Rp 60 juta. Padahal, pos anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan tersedia. Kita akan melakukan pengecekan menyeluruh untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran,” tegas Vicente. Ia menambahkan, “Kita harus menjadi contoh dalam hal kepatuhan hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.”
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Belu akan meningkatkan pengawasan dan pengelolaan aset daerah, termasuk kendaraan dinas, untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih menjadi prioritas utama.***
Editor : Haman Hendriques