Anggota Partai Jadi Panwascam, GMNI Desak Bawaslu Pusat Tindak Bawaslu Malaka

  • Whatsapp
Ketua GMNI Cabang Belu, Hendrik Modok

ATAMBUA, FaktaNTT. Com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu mendesak Bawaslu Pusat untuk menindak tegas tiga Komisioner Bawaslu Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Desakan GMNI Cabang Belu untuk Bawaslu Pusat menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada ketiga Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka itu karena dinilai gagal menjaga marwah independensi lembaga tersebut.

Muat Lebih

banner 300250

Pasalnya, Komisioner Bawaslu Malaka telah melakukan perekrutan dan penetapan (Melantik) salah satu anggota Partai Politik untuk menjadi Anggota Panwascam belum lama ini.

READ  Beredar Foto Anggota Panwascam yang Dilantik Bawaslu Malaka Kenakan Atribut Parpol
Anggota Panwascam yang Dilantik Bawaslu Malaka (Depan).

Hal ini ditegaskan Ketua GMNI Cabang Belu, Hendrikus Modok kepada faktantt.com, Selasa (07/01/2020).

“GMNI Cabang Belu menilai Bawaslu Kabupaten Malaka gagal menjaga marwah indenpendensi. Oleh karena itu GMNI Cabang Belu mendesak Ketua Bawaslu Pusat untuk segera memberikan sanksi kepada ke tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka,” tegas Ketua GMNI Cabang Belu melalui pesan WhatsAppnya.

Menurut Hendrik, beberapa hari yang lalu Bawaslu Kabupaten Malaka melaksanakan perekrutan dan seleksi anggota Panwascam di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka.

Eusobia Klau Setelah Dilantik Bawaslu Malaka Sebagai Anggota Panwascam Wewiku

“Namun Komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka melantik Eusobia Klau sebagai anggota Panwascam Kecamatan Wewiku yang teribat dalam salah satu partai politik di Kabupaten Malaka,” ungkap Hendrik.

READ  TRIBUN WIKI: Keragamanan Kain Tenun NTT, Ini yang Dilakukan Aston Hotel Kupang

GMNI Cabang Belu lanjut Hendrik menilai hal ini ada unsur politik di lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka.

“Seharusnya lembaga Bawaslu Kabupaten Malaka harus bersikap adil dalam menjalankan amanah dan menjaga nilai indenpendensi untuk mewujudkan demokrasi yang adil dan jujur, bukan melantik anggota Panwascam yang terlibat dalam partai politik,” katanya.

Oleh karena itu tambah Hendrik, GMNI Cabang Belu mendesak Ketua Bawaslu Pusat untuk segera memberikan sanksi kepada ke tiga komisioner Bawaslu Kabupaten Malaka.

“Karena dengan senjaga telah melanggar kode etik di lembaga yang terhormat ini dan juga memberikan pemecatan terhadap anggota Panwascam yg terlibat dalam partai politik tersebut,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Malaka, Petrus Nahak Manek membantah adanya perekrutan dan penetapan anggota Partai Politik sebagai Anggota Panwascam.

READ  Diduga Kalah Judi, Kades Nanaet Hajar Warga Sampai Babak Belur

Menurutnya, perekrutan dan penetapan anggota Panwascam tidak ada yang menjadi pengurus atau anggota Partai Politik.

“Perekrutan kemarin tidak ada yang berasal dari pengurus parpol maupun anggota parpol,” kata Ketua Bawaslu Malaka ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya.

[A-01/F-Ntt]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *